MAJENE- Isu mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP menuai polemik dan menimbulkan kegaduhan di kalangan dunia pendidikan di daerah ini.
Karena, mutasi, rotasi merupakan kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki Bupati sehingga dianggap bahwa hal itu tidak sah untuk dilakukan.
Kegaduhan ini, membuat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene mengundang pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majene untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat DPRD Majene, Senin (26/05/2025).
Dalam RDP itu, membahas tentang isu mutasi kepsek yang berkembang dikalangan jajaran Disdikpora Majene yang diduga tidak sesuai prosedur. “Pihak Disdikpora bersama BKPSDM Majene agar memperhatikan prosedur mutasi atau rotasi dengan mendengarkan semua usulan dari semua pihak yang berwenang,” ujar Suriana Mardin Anggota komisi III DPRD Majene.
Ia berharap, kepada pihak Disdikpora bersama BKPSDM Majene tetap berkoordinasi Bupati Majene jika melakukan kegiatan mutasi. “Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi, karena dapat merugikan pihak tertentu, dan kepada pihak yang menerima usulan harus tetap koordinasi dengan bupati,” pesannya.
Terpisah, Plt Kepala Disdikpora Majene Misbahudin menyampaikan, rencana usulan mutasi, pendidikan mengacu pada edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Guru Tenaga dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (RI).
“Saya memohon maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi, kami tegaskan bahwa ini hanya sekedar usulan mutasi belum ada surat keputusan dari Bupati Majene,” ucapnya.
