MAJENE – Rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD kembali digelar pada Senin, 13 April 2026, di ruang rapat utama DPRD.
Agenda ini menjadi bagian penting dari rangkaian evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran sebelumnya, dengan fokus pada penelaahan mendalam terhadap sejumlah dokumen strategis yang telah diajukan oleh pihak eksekutif.
Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, H. Basri, rapat berlangsung dalam suasana serius dan penuh kehati-hatian. Para anggota pansus terlihat aktif mencermati setiap poin dalam dokumen yang dibahas, mulai dari laporan realisasi program hingga penggunaan anggaran di berbagai sektor.
Tidak sekadar formalitas, forum ini menjadi ruang kritis bagi legislatif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pembukaan rapat, H. Basri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa setiap program yang dilaporkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, baik dari sisi capaian kinerja maupun efisiensi penggunaan anggaran.
Sejumlah dokumen yang diajukan pemerintah menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Di antaranya adalah laporan capaian pembangunan infrastruktur, realisasi belanja daerah, serta program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Anggota pansus secara bergantian menyampaikan pertanyaan, catatan, dan kritik konstruktif terhadap beberapa poin yang dinilai masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Beberapa anggota menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi di sejumlah sektor, termasuk keterlambatan pelaksanaan proyek serta rendahnya serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah.
Hal ini memicu diskusi yang cukup intens, dengan harapan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif serta solusi atas kendala yang dihadapi.
Di sisi lain, terdapat pula apresiasi terhadap beberapa program yang dinilai berhasil menunjukkan capaian signifikan, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, pansus tetap mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah lengah dalam memperbaiki kekurangan yang masih ada.
Rapat lanjutan ini juga menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Melalui pembahasan yang mendalam dan berbasis data, pansus berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Hasil dari rangkaian rapat ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan perbaikan bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program di tahun anggaran berikutnya.
Dengan berjalannya proses pembahasan yang transparan dan akuntabel, DPRD berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat pun ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada agenda berikutnya, dengan fokus pada pendalaman data dan klarifikasi tambahan dari pihak terkait.
