MAJENE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kembali menunjukkan fungsi pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan menggelar rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Agenda tersebut berlangsung pada Senin, 13 April 2026 siang, sebagai bagian dari rangkaian evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Majene selama satu tahun anggaran terakhir.
Rapat yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD ini menjadi momentum penting untuk menelaah secara lebih mendalam capaian program, realisasi anggaran, serta berbagai indikator kinerja yang telah dilaporkan oleh pihak eksekutif.
Pembahasan lanjutan ini juga mencerminkan komitmen legislatif dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan kritis terhadap beberapa sektor yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Di antaranya terkait efektivitas penyerapan anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik yang masih menjadi sorotan. Selain itu, isu-isu strategis seperti penguatan ekonomi daerah, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi fokus pembahasan.
DPRD menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap catatan, rekomendasi, dan masukan yang dihasilkan dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
Di sisi lain, pihak pemerintah daerah melalui perwakilannya menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD. Mereka menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang nantinya akan dirumuskan secara resmi sebagai bagian dari hasil pembahasan LKPJ.
Pemerintah juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, namun optimistis dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.
Rapat lanjutan ini juga menjadi ruang dialog yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, guna menyelaraskan visi pembangunan daerah. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Majene dijadwalkan akan merumuskan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tahun berikutnya.
Dengan berlanjutnya pembahasan ini, DPRD berharap proses evaluasi tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Majene dan kesejahteraan masyarakatnya.
