MAJENE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Majene Tahun Anggaran 2025 dengan menggelar rapat bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Rabu, 22 April 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut merupakan bagian dari agenda Panitia Khusus (Pansus) LKPJ dalam melakukan pendalaman terhadap capaian program, realisasi anggaran, serta berbagai persoalan strategis di sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2025.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD secara aktif mengajukan berbagai pertanyaan dan catatan kritis terkait kinerja DKP, terutama menyangkut efektivitas program pemberdayaan nelayan, pengelolaan potensi sumber daya laut, hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sejumlah anggota dewan menyoroti pentingnya optimalisasi potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Majene, mengingat sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Mereka meminta agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan nelayan.
Selain itu,
DPRD juga menyinggung soal bantuan alat tangkap dan sarana penunjang yang dinilai belum merata. Transparansi dalam pendistribusian bantuan serta keakuratan data penerima manfaat menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025, termasuk realisasi anggaran serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kondisi cuaca ekstrem yang mempengaruhi aktivitas nelayan, hingga persoalan infrastruktur pendukung yang masih perlu ditingkatkan.
Pihak DKP juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan, baik dari sisi perencanaan program maupun penguatan koordinasi lintas sektor, guna memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan di daerah.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan melalui pembahasan LKPJ diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
Pembahasan LKPJ Bupati Majene sendiri dijadwalkan akan terus berlanjut dengan menghadirkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang tahun 2025.
