MAJENE – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Majene Tahun Anggaran 2025 kembali digelar di Gedung DPRD Kabupaten Majene pada Jumat, 24 April 2026 siang.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk jajaran Dinas Sosial Kabupaten Majene yang turut mendampingi pimpinan dalam proses pembahasan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Hj. Najibah, bersama B. Fattah, S.Ag., M.Pd.I, tampak hadir mengikuti jalannya rapat yang menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Kehadiran mereka merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen dalam memberikan penjelasan atas pelaksanaan program-program sosial yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut dipimpin oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, dengan agenda utama mendalami berbagai laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus pembahasan kali ini mencakup realisasi program, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja di masing-masing sektor, termasuk bidang sosial yang menjadi salah satu perhatian utama.
Dalam forum tersebut, pihak Dinas Sosial diberikan kesempatan untuk memaparkan sejumlah program strategis yang telah dilaksanakan, seperti penanganan masyarakat miskin, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan kelompok rentan.
Selain itu, sejumlah pertanyaan dan masukan dari anggota pansus juga disampaikan guna memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.
Hj. Najibah dalam keterangannya
menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa berbagai program yang dijalankan telah melalui proses perencanaan yang matang, meskipun di lapangan masih terdapat sejumlah kendala yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Sementara itu, B. Fattah turut menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan dalam mendorong efektivitas program sosial. Menurutnya, pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kekurangan serta memperkuat kebijakan ke depan.
Anggota pansus dalam rapat tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mereka berharap setiap OPD, termasuk Dinas Sosial, dapat memberikan data dan informasi yang komprehensif guna mendukung proses evaluasi yang objektif.
Rapat pembahasan LKPJ ini dijadwalkan akan terus berlanjut dengan menghadirkan OPD lainnya.
Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.
Dengan berlangsungnya rapat ini, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Majene dapat semakin optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.
