MAMUJU, SUARA HALILINTAR – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 26 Februari 2025. Mereka menuntut pencabutan izin tambang pasir di wilayah mereka yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Kabag Persidangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musra Awaluddin, menerima langsung perwakilan massa. “Kami menyambut baik aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti dengan serius persoalan yang disampaikan,” tegasnya saat menerima massa.
Dalam aksinya, perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya mengungkapkan kekhawatiran mendalam. “Aktivitas tambang telah merusak lingkungan kami. Kami meminta tambang di Peuweang untuk ditutup sementara karena dampak sosial dan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat,” ujar juru bicara aliansi.
Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas ESDM, Dinas LHK, dan Inspektorat ini menghasilkan kesepakatan penting. Tambang pasir tidak akan beroperasi hingga digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada Selasa, 3 Maret 2025, dengan mengundang seluruh pihak terkait.
Musra Awaluddin menegaskan, “Kami berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. (adv)
